#Insight - Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menurun. Presiden Jokowi dan JK dinilai harus melakukan banyak perubahan, demi meningkatkan kembali kepercayaan publik.
Direktur Indo Barometer, M Qodari, saat merilis hasil survei soal "Kepuasan Publik Jelang Setengah Tahun Pemerintahan Jokowi-JK" di Jakarta, Senin (6/4) mengatakan, menjelang setengah tahun pemerintahan Jokowi-JK, kepuasan publik masih belum memuaskan, jauh di bawah angka 75 persen.
Menurut survei, kinerja Presiden Jokowi sebesar 57,5 persen dan kinerja JK 53 persen.
"Sedangkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri di bawah 50 persen, tepatnya 46,8 persen," kata Qodari, Jakarta, Senin (6/4).
Permasalahan penting yang paling banyak diungkapkan publik terkait ketidakpuasan itu, lanjut Qodari, adalah masalah ekonomi secara umum (21,6 persen), mahalnya harga kebutuhan pokok (19,6 persen), kolusi - korupsi - nepotisme (14,6 persen), sulitnya lapangan kerja (8,4 persen), dan meningkatnya kemiskinan (6,7 persen).
Menariknya, kata Qodari, sebanyak 67 persen publik menilai ada pemimpin di Indonesia saat ini yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sampai tuntas. Sebaliknya, kata dia, ada 33 persen yang menilai tidak ada pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah di atas sampai tuntas.
Peringatan Awal
Sementara itu, Ketua DPD RI, Irman Gusman mengatakan, survei Indo Barometer ini menarik, karena dilakukan jelang enam bulan pemerintahan Jokowi-JK.
Dan hasil survei ini adalah early warning atau peringatan dini untuk Jokowi-JK, karena pada masa enam bulan sebenarnya usia bulan madu atau honey moon.
"Ini jadi perhatian kami di DPD RI, agar presiden harus berbenah. Ini baru babak pertama dan hak presiden untuk melakukan re-posisioning menteri kabinet sebelum terlambat," katanya
Sementara itu, pengamat ekonomi Rizal Ramli mengatakan, masalah utama yang dihadapi bangsa ini adalah soal ekonomi, rendahnya daya beli masyarakat, lapangan pekerjaan, dan korupsi.
Soal kinerja Jokowi-JK, Rizal Ramli mengatakan, kinerja relatif mengecewakan dan kacau untuk rakyat biasa.
"Tetapi untuk investor atau para holder pasti akan merasa senang dengan Jokowi-JK, karena menaikkan harga BBM akan menambah uang bagi mereka untuk membayar utang. Rakyat banyak kurang bahagia dengan apa yang terjadi selama ebam bulan ini. Harga bahan pokok naik, karena ketidakmampuan Bulog menstabilkan harga," katanya.
Qodari mengatakan, survei dini dilaksanakan pada 15 - 25 Maret 2015 di 34 provinsi, dengan jumlah responden 1.200 orang. Tingkat margin of error kurang lebih 3,0 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dipilih dengan metode multistage random sampling.
"Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka secara langsung, dengan menggunakan kuesioner," katanya.
Sumber : beritasatu.com
Sumber : beritasatu.com
Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.
BalasHapus