Teknologi Big Data bukan hanya milik perusahaan saja, dan itu telah dibuktikan Bojonegoro. Sebuah kabupaten di Jawa Timur ini, telah menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang menerapkan pengelolaan pemerintahan terbuka (Open Government Partnership/OPG).
Melalui teknologi ini, Bojonegoro bisa memampukan berjalannya pemerintahan dengan baik, menjawab persoalan-persoalan kabupaten dengan cepat dan tepat – dari masalah banjir, panen, hingga kemiskinan.
Suyoto, Sang Bupati menyebutnya dengan Democatic Insurance. Pemkab Bojonegoro pun terpilih sebagai satu-satunya wakil Indonesia dalam Pilot Project Open Government. “Pada prinsipnya, saya tidak mau kehilangan kepercayaan rakyat. Ketika saya tahu bahwa sumber daya keuangan kami terbatas, maka kami harus terbuka,” kata Suyoto.
Sedikitnya ada lima hal yang ingin disasar Suyoto melalui Big Data. Yakni pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan perizinan, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur. Hasilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bojonegoro meningkat dari Rp 50 miliar menjadi lebih dari Rp 300 miliar. Di Bojonegoro, mulai banyak anak-anak muda memanfaatkan TI untuk berjualan.
Tak hanya itu, Bojonegoro juga bisa mencatatkan panen di angka 9.700 ton, karena bisa melakukan manajemen air, pertanahan, cuaca, dan sebagainya. “Dengan teknologi, kami bisa mengetahu persis kantong-kantong kemiskinan dengan masing-masing masalahnya. Dengan ini, kami juga bisa menentukan daerah-daerah mana yang akan kami bangun sebagai sentra industri untuk mengangkat perekonomian,” kata Suyoto.
OPG akan mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel karena semua dokumen boleh diakses oleh rakyat dengan berbagai kepentingan. Untuk mendukung upaya ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan membangun fondasi-fondasi kokoh melalui regulasi-regulasi baru. selain itu, dukungan infrastruktur IT dan sumberdaya manusia yang melek IT menjadi prioritas selanjutnya. OPG menekankan fungsi Kecamatan untuk mengintegrasikan data level desa dengan level kabupaten. Pelayanan di desa sebagai pelayanan terdekat dengan masyarakat akan didorong untuk menerapkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, aksesbilitas, dan penegakan hukum.
OPG juga akan mendorong transparansi pengelolaan anggaran yang mendorong pemerintah untuk mengelola anggaran sejujur mungkin karena semuanya akan diawasi oleh pemangku kepentingan. Pengintegrasian akuntabilitas dan pelayanan publik akan memudahkan proses pencarian data oleh pemangku kepentingan karena akan ada sebanyak 53 software yang diintegrasikan.
Big Data akan mensejajarkan Bojonegoro dengan kota yang telah menerapkan big data seperti: Seoul, Paris, Madrid, Buenos Airesm dan Sao Paulo.
Aplikasi andalan Big data di Bojonegoro adalah Lapor. Aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik. Apabila tiga hari komplain tidak ditanggapi maka akan muncul lampu kuning dan kemudian berubah menjadi lampu merah.
Dampak Konkrit dari diterapkannya Open Data di Bojonergoro antara lain peningkatan PAD dari 50 MIliar menjadi 300 Miliar. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung akses internet membuat banyak toko di desa yang memanfaatkan internet. Selain itu daerah yang dulunya banjir saat ini menjadi pusat agrowisata belimbing. Terakhir, munculnya kolaborasi dengan warga Bojonegoro yang bekerja di Jakarta bahkan Bank Dunia.
Open Data juga bisa mengurangi kemiskinan dengan memastikan data-data kantong kemiskinan beserta permasalahannya. Sebagai tambahan pemerintah juga bisa melihat potensi-potensi yang bisa digali untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan tersebut. Hal tersebut kemudian mencatat Bojonegoro menjadi 10 Kota dengan kemampuan tercepat mengurangi kemiskinan.
Teknologi ini tentunya memiliki tantangan besar bagi Kabupaten Bojonegoro. Selain dari segi infrastruktur, sumberdaya manusia juga menjadi tantangan yang harus ditaklukan. Masyarakat juga harus melek teknologi agar program ini dapat berjalan dengan baik untuk kemudian mampu mengawasi jalannya pemerintahan agar berjalan sebagaimana mestinya. Dengan capaian-capain tersebut Big Data diharapkan untuk diterapkan di Kabupaten-kabupaten lainnya.
sumber : goodnewsfromindonesia.id dan marketeers.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar