Dinasti politik identik dengan kerajaan. Sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak atau dari suami ke istri, agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga.
Dinasti politik membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Dinasti politik dinilai mencederai prinsip kesetaraan hak politik warga negara dan sangat rentan terhadap perilaku koruptif.
Dinasti politik sangat negatif bagi demokrasi. Karena jika makin marak praktek dinasti politik, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN.
Dinasti politik secara hukum tak salah, tapi secara etis itu tak baik. Karenanya muncul stigma negatif (gila kekuasaan) kepada pelaku dinasti politik ini. Dan secara politik akan menjadi senjata ampuh oleh lawan politik di Pilkada mendatang.
Ditinjau dari berbagai aspek, dinasti politik sangat tidak baik bagi demokrasi di negeri ini. Dapat dikatakan pelaku dinasti politik sangat tidak mendukung penegakan demokrasi di Indonesia.
Masih mendukung dinasti politik?
Prijanto Rabbani
Direktur Centre for Strategic and Policy Studies
Founder Prijanto Rabbani Institute
IG : @PrijantoRabbani
Tidak ada komentar:
Posting Komentar