Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara atau BPI Danantara (Danantara, red) direncanakan akan diluncurkan secara resmi pada esok hari, Senin (24/2/2025), oleh Presiden Prabowo Subianto.
Danantara disiapkan menjadi super holding BUMN yang mengkonsolidasikan aset-aset berbagai BUMN untuk dijadikan sebagai kendaraan investasi pemerintah untuk mendongkrak atau leverage aset itu. Mesti aset-aset tersebut dijadikan sebagai modal untuk meleverage kekayaan yang dimiliki Indonesia melalui investasi, pemerintah tidak akan menjadikannya sebagai sumber dana untuk belanja dalam APBD karena sifat dananya non tunai.
Danantara merupakan badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan dividen dan aset BUMN. Selaku perwakilan pemerintah, badan ini memegang saham Seri B pada Holding Investasi dan Holding Operasional. Kedua holding tersebut dibentuk Danantara bersama dengan Menteri BUMN. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang telah disahkan DPR RI pada Selasa (4/2/2025) lalu.
Dalam beleid itu dijelaskan bahwa Holding Investasi atau Perusahaan Induk Investasi merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan Danantara yang mempunyai tugas mengelola dividen, memberdayakan aset BUMN, serta tugas lain yang ditetapkan oleh menteri dan Danantara. Sedangkan Holding Operasional atau Perusahaan Induk Operasional mempunyai tugas pengawasan terhadap kegiatan operasional BUMN dan kegiatan usaha lainnya. Model pengelolaan Danantara disebut mengacu pada konsep Temasek Holdings Limited milik Singapura.
Pemerintah menargetkan pendanaan awal (initial funding) mencapai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 326 triliun. Adapun evaluasi awal badan ini lebih dari US$ 900 miliar atau setara Rp 14.710 triliun (Rp 16.345/US$).
Transformasi BUMN
Di tengah tantangan global dan perubahan ekonomi yang dinamis, BUMN berada di persimpangan penting untuk menegaskan posisinya sebagai pemain utama dalam perekonomian Indonesia. BUMN yang pada dasarnya adalah manifestasi dari peran negara dalam ekonomi, harus terus beradaptasi agar tetap relevan dan berdaya saing. Danantara menjadi langkah awal sekaligus sebagai komitmen untuk melakukan transformasi ini dengan tekad untuk meningkatkan daya saing BUMN di pasar domestik, terlebih internasional.
Langkah pertama yang dapat diambil adalah mengidentifikasi area dimana efisiensi dan inovasi dapat dilakukan. Harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan oleh BUMN menghasilkan manfaat sebesar mungkin. Pendekatan ini berfokus pada pengurangan biaya operasional dan peningkatan produktivitas dengan memanfaatkan teknologi terbaru.
Teknologi digital disebut-sebut sebagai kunci untuk mengubah wajah BUMN. Investasi dalam teknologi informasi dan automasi adalah prioritas. Digitalisasi merupakan alat untuk menghadapi perubahan zaman yang sangat cepat dan tidak hanya berbicara tentang efisiensi, tetapi juga tentang pengalaman pelanggan yang lebih baik.
Aspek lain yang mesti menjadi perhatian adalah pengelolaan sumber daya manusia yang tepat. SDM dinilai sebagai aset paling berharga dalam proses transformasi ini. Investasi pada pelatihan dan pengembangan kompetensi manajerial dan teknis. Talenta-talenta terbaik mesti diberi kesempatan untuk maju dan berkembang. Dengan pengelolaan SDM yang baik, BUMN dapat mencapai puncak performa.
Selain efisiensi internal, penting juga diversifikasi bisnis dan ekspansi global. Pasar internasional adalah arena yang menantang namun menguntungkan. Banyak BUMN yang potensial untuk bersaing di pasar luar negeri bila didukung dengan strategi tepat dan kebijakan yang kondusif.
Diversifikasi juga termasuk pengembangan usaha di sektor-sektor non-tradisional yang sedang berkembang, memanfaatkan sinergi antar BUMN untuk menghasilkan produk dan layanan yang inovatif.
Catatan Akhir
Meski banyak peluang terbuka, transformasi BUMN di bawah Danantara tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah resistensi perubahan dari dalam sendiri. Perubahan memang tidak mudah, tetapi harus diingat bahwa tetap dalam zona nyaman hanya akan membuat tertinggal.
Di sisi lain, pengawasan dan regulasi yang ketat dari pemerintah adalah faktor yang harus dipenuhi. Kepatuhan terhadap peraturan merupakan hal yang esensial untuk menjaga reputasi dan integritas perusahaan. Skandal 1MDB di Malaysia bermula dari lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, dan konflik kepentingan. Kisah yang sama dikhawatirkan akan membayangi Danantara tanpa adanya tata kelola yang kuat dan pengawasan independen.
Masyarakat dan para ekonom banyak yang menyuarakan harapan mereka bahwa perubahan di tubuh BUMN akan mampu mendukung perekonomian nasional dengan lebih optimal. BUMN yang sehat dan berdaya saing diharapkan dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan negara, dan kesejahteraan masyarakat.
Direktur Centre for Strategic and Policy Studies
Wakil Ketua ICMI Kota Batam
Vice President IMA Chapter Batam
Tidak ada komentar:
Posting Komentar